Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Theme From:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sugeng Rawuh Wonten Blog


Senin, 05 Maret 2012

URGENSI UU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA


Oleh: Imam Mustofa
Mantan Peneliti di Center for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta



Mensikapi maraknya kekerasan dan konflik yang berlatar belakang agama, komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama akan segera membentuk Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (UUKUB). Bahkan, rencana penyusunan undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. Undang-Undang ini dirasa memang sangat urgen, meskipun kebebasan beragama telah dijamin dan dilindungi konstitusi.
Memilih, memeluk agama dan memegang teguh sebuah keyakinan merupakan Hak Asasi Manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan sebagaimana tertuang dalam piagam PBB tentang HAM. Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan di dijamin dan dilindungi konstitusi, yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
Lalu mengapa perlindungan konstitusional tersebut seolah tidak berfungsi ketika melihat banyaknya konflik dan kekerasan yang berlatar belakang agama? Apakah karena sistem jaminan dan perlindungan tersebut tidak berjalan? Artinya Aparat penegak hukum kurang sigap dalam mengatisipasi dan mengatasi konflik tersebut. Atau bahkan ada interest dan konflik batin dan psikologis yang dialami aparat penegak hukum saat mengatasi konflik tersebut.
Pada dasarnya sanksi dan hukuman terhadap tindakan penganiayaan, pembunuhan dan teror fisik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, melihat begitu krusialnya hubungan antarumat beragama, maka perlu sebuah undang-undang khusus yang mengatur dan menjadi acuan perlindungan hak-hak umat beragama di Indonesia. Di dalamnya juga mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh umat beragama demi terjamin dan terlindunginya hak-hak masing-masing. Undang-undang ini tentunya mengacu pada pasal 29 UUD 1945 yang menjamin dan melindungi kebebasan berkeyakinan dan beragama.
Memang, nampaknya terasa janggal, mengapa umat beragama sebagai umat yang idealnya hidup teratur dan bermoral memerlukan sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan mereka. Bukankah agama sendiri telah megajarkan dan mengatur bagaimana mereka harus berinteraksi dan bersosialisai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah sejatinya agama telah gagal menjadikan umatnya sebagai umat yang lemah lembut dan dapat menghargai perbedaan dan menghormati sesama umat manusia yang berbeda keyakinan? Selain itu, bukankah agama adalah masalah keyakinan yang juga masalah rasa yang tidak dapat diatur oleh siapa pun termasuk oleh negara melalui undang-undang?
Perlu diketahui bahwa agama memang magnet untuk menyatukan perbedaan. Ia dapat menjadi pemersatu umat manusia. Namun demikian di satu sisi ia juga dapat menjadi pemicu perselisihan, gesekan, perpecahan atau bahkan konflik horizontal.
Agama secara sosiologis memang sangat sensitif terhadap konflik. Hal ini karena adanya solidaritas dan ikatan emosional yang kuat sesama umat beragama. Merujuk pada teori Emile Durkheim (1912), bahwa dalam hubungan antar umat beragama dan emosi keagamaan, akan terbentuk ikatan dan solidaritas yang kuat. Hal ini terjadi mengingat emosi keagamaan merupakan dasar ikatan primer dalam komunitas masyarakat dan menjadi sumber dari sentimen kemasyarakatan, dimana kesadaran tentang hubungan tersebut menjadi ikatan paling kuat dan paling mudah disinggung dan dilukai. Inilah yang menyebabkan umat beragama mudah tersulut dan akhirnya menimbulkan konflik yang mengatasnamakan agama.
Mengenai agama sebagai keyakinan, beragama memang masalah keyakinan, namun demikian, keyakinan tersebut diaktualisasikan oleh pemeluknya. Dalam aktualisasi sepiritualitas agama inilah tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap hak dan kebebasan umat agama lain. Seperti penyampaian khutbah yang menyinggung umat lain atau ajakan terhadap orang yang sudah memeluk sebuah agama atau dalam hal pendirian tempat ibadah.
Nilai-nilai moral etik agama memang bersifat inklusif universal. Semua agama mengajarkan dan menganjurkan keadilan perdamaian, persatuan, persaudaraan dan sebagainya. Namun demikian, simbol-simbol yang menjadi tempat bersemayamnya nilai-nilai tersebut bersifat eksklusif, seperti ritual ritual dan kegiatan keagamaan dan tempat ibadah.
Berdasarkan pemaparan di atas, jadi yang menjadi obyek aturan undang-undang kerukunan umat beragama bukanlah keyakinan, akan tetapi ekspresi dan perilaku umat beragama dalam mengaktualisasikan keyakinan tersebut dalam berinteraksi dengan umat agama lain. Karena ekspresi keyakinan inilah yang sering menimbulkan gesekan atau bahkan konflik fisik.
Lalu apakah tokoh agama telah gagal membina kerukunan atarumatnya sehingga perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama? Perlu diketahui bahwa keyakinan seseorang terhadap sebuah kebenaran atau agama akan dapat mempengaruhi obyektifitas dalam mengatasi sebuah masalah. Oleh karena itu, perlu pihak berwenang, dalam hal ini negara melalui pemerintah, dalam hal ini tentunya memerlukan payung hukum, yaitu undang-undang.
Selain itu, tidak jarang demi kepentingan politis, tokoh agama menjadikan agama sebagai alat. Kepentingan politis ini tidak jarang menjadi penyulut konflik. Karena terjebak kepentingan politis, mereka tidak mampu menebarkan dan menyebarkan aura dan pemahaman agama yang moderat, agama perdamaian, agama ketertiban yang menghormati semua umat manusia, dan tidak memperbolehkan pembunuhan sesama umat manusia. Mereka malah menampakkan kekakuan beragama dan bertindak beringas terhadap pemeluk agama lain. Tindakan ini tentunya malah bertentangan dengan visi dan misi agama dalam menciptakan perdamaian, keteraturan dan ketenteraman dalam kehidupan manusia.
Apa pun nama undang-undangnya, yang jelas kehidupan umat beragama di Indonesia memerlukan sebuah undang-undang yang mengatur dan menjamin serta melindungi hak kebebasan beragama. Hal ini untuk menciptakan kerukunan interumat beragama dan antarumat beragama, terlebih di Indonesia hidup multi keyakinan dan agama. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan tidak ada lagi konflik berlatar belakang agama atau setidaknya ia dapat diminimalisir.


Artikel ini telah diterbitkan Lampung Post, Jumat, Februari 2011
»»  READMORE...

URGENSI EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH



Oleh: Imam Mustofa
(Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia- IKAPPUII)


Selama sepuluh tahun terakhir, pemekaran wilayah di daerah terus digencarkan hingga mencapai 205 daerah pemekaran. Pemekaran wilayah ini dilakukan dalam rangka memperkuat otonomi daerah yang berlandaskan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, kalau merujuk pada peraturan pemerintah No. 129 tahun 2000 yang merupakan penjabaran Undang-Undang di atas, pada dasarnya pemekaran, wilayah di suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat; percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; percepatan pengelolaan potensi daerah; peningkatan keamanan dan ketertiban; peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.
Untuk mencapai tujuan di atas, maka pemerintah menetapkan syarat pemekaran yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Artinya, wilayah yang akan dimekarkan garus mempunyai modal sosial dan finansial yang mumpuni, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai. Hal ini harus terpenuhi agar pemekaran wilayah malah kontraproduktif dengan tujuan awalnya.
Pemekaran wilayah membutuhkan ongkos yang tidak sedikit, baik berupa pembentukan propinsi maupun kabupaten/kota. Untuk memenuhi terbentuknya fasilitas pemerintah daerah saja, mulai dari pembangunan gedung-gedung pemerintahan, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya, memerlukan dana yang cukup besar. Belum lagi ongkos demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, pemerintah perlu merogoh kocek cukup dalam. Dari sini kita mengetahui, bahwa secara mutlak, ongkos tinggi untuk pemekaran wilayah jelas dan mutlak harus dibayar. Namun demikian, tujuan dari pemekaran wilayah tersebut, belum pasti dapat terpenuhi. Bahkan beberapa waktu yang lalu presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa lebih dari 80% pemekaran wilayah di Indonesia mengalami kegagalan.
Dalam proses pembangunan fasilitas pemerintah daerah, lebih sering digunakan sebagai ajang pembagian proyek. Sementara dalam proses pengisian struktur inti pemerintah daerah juga sering menjadi saran untuk mebagi-bagi jabatan. Siapa yang berperan dalam pembentukan wilayah tersebut maka akan mendapatkan porsi lebih dari pembagian "kue kekuasaan". Belum lagi rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan di tempatkan di wilayah baru tersebut, tidak jarang menjadi arena kompetisi para mafia jabatan untuk mencari keuntungan.
Pemerintah harus secara serius melakukan evaluasi secara serius, komprehensif dan menyeluruh terhadap pemekaran wilayah. Evaluasi harus ditibdak lanjuti dengan kebijakan yang produktif membela kesejahteraan rakyat.
Apakah tujuan pokok dari pemekaran wilayah selama ini sudah terpenuhi, walaupun tidak mencapai target secara sempurna 100% misalanya, setidaknya mencapai angka di atas 50%. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan terlebih aspek pelayanan publik serta aspek-aspek lainnya yang kesemuanya akan menjadi indikator peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi kesejahteraan rakyat, bukan pejabat daerahnya.
Evaluasi ini dapat dilakuan langsung oleh pemerintah pusat atau oleh lembaga independen berupa tim peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga lain. Evaluasi harus berjalan secara obyektif dan benar-benar ditindaklanjuti. Evaluasi ini bisa menjadi landasan penganmbilan kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia, apakah memang layak untuk dilanjutkan, atau dihentikan dulu sampai ada indikasi nyata bahwa pemekaran wilayah tersebut benar-benar memacu dan membawa kesejahteraan bagi rakyat daerah. Di sisi lain, untuk wilayah yang jelas-jelas gagal memenuhi tujuan uatama pemekaran wilayah, harus diambil kebijakan tegas dari pemerintah pusat, apaka diikutkan ke daerah induk atau diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
Bukankah peraturan pemerintah No. 129 tahun 2000 tidak hanya mengatur pemekaran wilayah, akan tetapi juga mengatur tentang Penghapusan, dan Penggabungan Daerah? Penghapusan dan penggabungan daerah mempertimbangkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah sosial budaya, sosial politik dan jumlah penduduk. Dengan melihat aspek-aspek dan kriteria tersebut, apabila pemekaran sebuah wilayah malah menjadi beban pemerintah pusat dan tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat daerah, alangkah lebih baik digabungkan dengan wilayah lain. Dalam hal ini wilayah yang dimekarkan digabungkan dengan daerah induknya.
Evalauasi terhadap pemekaran wilayah jangan hanya sekedar retorika belaka atau kegiatan formal yang tidak ditindaklanjuti. Jangan sampai pemekaran wilayah degan ongkos yang beghitu mahal maah kontraproduktif dengan tujuan pokoknya. Pemekaran wilayah harus benar-benar dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan yang lebih utama adalah meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan publik secara cepat, efektif dan efisien. Dengan demikian maka akan mempercepat laju roda pembangunan dan mensejahteraan rakyat daerah seirama dengan tujuan otonomi daerah.


Artikel ini telah diterbitkan Lampung Post, Senin, 26 Juli 2010

»»  READMORE...

TOLERANSI ANTAR PERADABAN


Oleh: Imam Mustofa
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia


Tregedi runtuhnya menara kembar WTC seolah menjadi peristiwa yang membenarkan tesis Samuel P. Huntington tentang benturan peradaban (clash of civilization). Menurut murid Bernard Lewis ini pasca terjadinya perang dingin maka yang akan terjadi adalah perang antarperadaban.
Peradaban yang dimaksud dalam tesis Huntington adalah entitas kultural atau pengelompokan kultural tertinggi, dengan unsur-unsur obyektifnya memiliki kesamaan seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi dan subyektifitas identifikasi diri masyarakat. Suatu peradaban bisa mencakup beberapa negara bangsa atau satu negara-bangsa saja. Di antara peradaban besar itu adalah peradaban Barat, Islam, Amerika Latin, Cina dan Jepang.

Rivalitas Antarperadaban
Peradaban yang tumbuh dan menjadi identitas budaya tidak jarang menimbulkan saling curiga, rivalitas, ketegangan dan bahkan sampai menimbulkan konflik peradaban. Konflik tersbut bisa saja bersumber dari perbedaan ideologi dan persepsi terhadap iptek.
Menurut Huntington, sebagaimana dinukil Hamid Fahmi Zarkasyi (2007) di antara berbagai peradaban besar yang masih eksis hingga kini, hanya Islamlah satu-satunya peradaban yang berpotensi besar dan menggoncang peradaban Barat sebagaimana dibuktikan dalam sejarah. Ia melihat Islam sebagai tantangan Barat terpenting dan karena itu ia menyarankan persatuan dan kesatuan antara Amerika dan Eropa ditingkatkan untuk menghadapi Islam. Persatuan bukan hanya dalam bentuk militer dan ekonomi, namun juga moralitas dan nilai-nilai Barat. Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya, hendaknya menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada peradaban lain. Huntington mengarahkan Barat untuk memberikan perhatian khusus kepada Islam.
Pada dasarnya masyarakat dunia sampai saat ini, khususnya Barat memahami Islam sebagai sebuah peradaban yang kaya akan konsep-konsep keilmuan, alam semesta, manusia, jiwa, kebahagiaan dan sebagainya. Namun, apa substansi ajaran Islam dan apa pentingnya bagi peradaban manusia nampaknya ditutup-tutupi oleh kebanyakan orang Barat. Barat lebih melihat Islam sebagai agama yang mengancam peradaban Barat. Bahkan, sebagaimana diungkapkan Fawaz A. Gerges (2002), Islam dilihat oleh banyak orang Amerika sebagai budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai-nilai budaya mereka.
Namun demikian, ada sebagian tokoh dan intelektual Barat, seperti John L Esposito, Noam Chomsky dan Robert W Hefner yang cukup memahami Islam. Begitu juga kalangan Islam moderat memahami pola pikir Barat, khusunya dalam politik internasional. Oleh karena itu, dialog dalam rangka menumbuhkembangkan toleransi antara peradaban menjadi suatu yang sangat urgen. Hal ini demi untuk saling memahami dan menerima kebudayaan satu sama lain, sehingga benturan peradaban yang dikemukakan oleh Huntington tidak menjadi kenyataan.

Dialog sebagai Kunci Toleransi Antarperadaban
Dialog antarperadaban adalah proses komunikasi dua arah dari dua atau lebih peradaban yang berbeda yang dilakukan oleh aktor dalam berbagai lapisan pemerintahan dan civil society dengan tujuan utama adalah timbulnya saling pengertian dan kerja sama, sehingga tercipta sikap toleran antarperadaban. Dialog dipahami sebagai conversation of cultures, yang berlangsung dalam ruang masyarakat internasional yang memiliki kesamaan komitmen dan berdasarkan penghargaan yang lain sebagai sejajar. Percakapan ini menuntut perenungan dan empati. Perbedaan peradaban mengharuskan, meminjam Habermas, suatu aksi komunikatif (communicative action) dalam ruang publik.
Dialog antarperadaban sebagai upaya untuk mencari titik temu (coomon platform) yang dalam bahasa al-Quran kalimatun sawa. Titik temu ini bisa berupa upaya untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan bersama (common challenges) seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, penegakan HAM, terorisme, korupsi dan masalah-masalah lainnya. Bukan hanya itu, dialog perlu dilakukan sebagai upaya untuk saling memahami dan menghargai atas berbagai perbedaan persepsi terhadap isu-isu tertentu.
Hal ini semakin urgen untuk dilakukan setelah mencuatnya isu terorisme yang diseret ke arah sentimen agama. Bahkan akhir-akhir ini banyak aksi yang dilakukan sebagian kalangan yang sangat tidak toleran dan menyinggung perasaan penganut agama tertentu, khususnya Islam. sebagai contoh publikasi karikatur Nabi Muhammad saw. oleh Surat kabar Jyllands Posten, pembuatan film Fitna oleh Gertz Wilder, dan yang terbaru adalah pembakaran al-Quran oleh dua orang pendukung Pendeta Terry Jones (Pendeta sebuah gereja kecil di Florida AS), Pendeta Bob Old dan Pendeta Danny Allen. Pembakaran al-Quran tersebut dilakukan pada acara peringatan tragedi runtuhnya doble WTC 11 September 2010 yang lalu.
Dialog dilakukan karena disadari ada perbedaan atau bahkan konflik, karena dunia berkarakter plural. Pluralisme peradaban merupakan perbedaan perspektif dalam memahami dunia. Pluralisme peradaban agak berbeda dengan pluralisme jenis-jenis lain seperti gender, ras, agama, dan suku. Pluralisme peradaban juga agak berbeda dengan multikulturalisme yang diartikan sebagai kemajemukan budaya dalam sebuah komunitas negara-bangsa.
Manusia sebagai kholifah Allah berkewajiban membangun peradaban di muka bumi ini. Peradaban yang dibangun harus didasari nilai-nilai moral agar tercipta sikap yang saling memahami dan menghargai meskipun terjadi perbedaan. Hal ini sangat perlu demi terciptanya toleransi antarperadaban untuk mencapai masyarakat dunia yang penuh keadilan, aman, tenteram dalam bingkai multikultur, budaya dan peradaban.


Artikel Ini telah diterbitkan Republika, 16 Desember 2010
»»  READMORE...

TERORISME NEGARA


Oleh: Imam Mustofa
Dosen STAIN Jurai Siwo Metro


Secara garis besar, terorisme dapat diartikulasikan dalam tiga bentuk, terorisme yang bersifat personal, terorisme yang bersifat kolektif dan terorisme yang dilakukan negara. Pada dasarnya negara adalah suatu bentuk organisasi yang pilar pokonya adalah rakyat. Oleh karena itu negara berkewajiban menjamin kesejahteraan dan keamanan mereka. Namun demikian, ia bisa menjadi organisasi teror yang sangat membahayakan baik bagi bangsanya sendiri, maupun bagi bangsa atau lain, karena teror yang dilakukan oleh negara ada yang di arahkan kepada warga atau bangsanya sendiri dan ada yang diarahkan terhadap bangsa lain.
Terorisme negara ini termasuk istilah baru, yang biasanya disebut terorisme (oleh) negara (state terrorism). Penggagas istilah ini adalah Mahatir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan oleh negara, tidak kalah dahsyatnya dengan terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk teror yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan terorisme negara dilakukan secara terang-terangan (Sunardi dan Abdul Wahid, 2004: 41). Satu-satunya negara yang telah menebarkan teror ke seluruh dunia adalah Amerika Serikat. Dan AS juga adalah satu-satunya negara di dunia yang dikritik oleh Pengadilan Internasional atas tindakan terorismenya.
Noam Cosmky, pakar linguistik pada the Massachussets Institute of Technology mengatakan "we should not forget that the US itself is a leading terrorist state". Dia juga menyatakan bahwa pengeboman atas Afghanistan oleh pasukan sekutu pimpinan AS adalah kejahatan lebih besar dari pada teror 11 September 2001, AS adalah terdakwa negara teroris. Edward S. Herman, guru besar di Universitas Penslyvania, dalam bukunya The Real Teror Network sebagaimana dinukil Adian Husaini (2005: 213) mengungkap fakta-fakta keganjilan kebijakan antiterorisme AS. selama ini AS merupakan pendukung rezim-rezim "teroris" Garcia di Gautamala, Pinochet di Chili dan rezim Apartheid di Afrika Selatan.
AS dan para sekutunya bertindak diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu sebagai bentuk ketidakadilan global yang terjadi di banyak Negara, khususnya Negara muslim. Yang paling nyata adalah invasi AS terhadap Afganistan dan Irak yang diwarnai oleh penyiksaan terhdap para tahanan; kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap para pejuang Palestina. Ketidakadilan dan standar ganda yang diterapkan oleh AS inilah yang memupuk rasa kebencian kalangan Islam Fundamentalis terhadap Barat, terutama Amerika.
Apa yang dilakukan Israel terhadap para pejuang Palestina jelas-jelas tindakan teror, namun AS, sebagai Negara yang mengaku panglima perang perlawanan terhadap terorisme, Negara yang mengaku penjung nilai-nilai HAM dan kebebasan malah bungkam seribu bahasa, bahkan AS mengamini tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Israel.
Michael Barratt-Borown (1970), dalam bukunya After Imperialism mengatakan bahwa kekuatan Iperialisme AS dan sekutunya menekan Negara-negara lemah dalam bidang ekonomi dan politik. Michael Barratt-Brown mengatakan bahwa imperialisme tidak diragukan lagi masih merupakan kekuatan paling besar dalam kaitan ekonomi, politik, dan militer yang dengannya negeri-negeri yang secara ekonomi kurang berkembang tunduk pada mereka yang secara ekonomi lebih berkembang.
Kebrutalan ini sudah berjalan cukup lama. Selama bertahun tahun Amerika Serikat menjalankan politik aktif untuk melakukan intervensi langsung dan terbuka dalam permasalahan di Amerika Tengah dan Selatan: Kuba, Nikaragua, Panama, Chili, Guatamela, Salvador, Grenada telah merasakan bagaimana kedaulatan mereka diserang, mulai dari peperangan langsung hingga kudeta-kudeta dan tindakan-tindakan subversi yang diakui secara terbuka, dari usaha-usaha pembunuhan hingga pemberian bantuan keuangan untuk pasukan-pasukan 'kontra'. Di Asia Timur, Amerika terjun dalam beberapa perang besar, membiayai tindakan-tindakan militer massa yang menyebabkan beratus-ratus ribu orang meninggal di tangan pemerintahan Negara yang 'bersahabat' dengan mereka, menggulingkan pemerintahan (Edward W Said 1996: 377).
Dalam bidang Informasi dan pemberitaan, kebrutalan Barat, khusunya Amerika memang menjadi ancaman yang serius bagi kemerdekaan Negara-negara lemah dan berkembang di millennium ketiga ini. Anthomi Smith (1980:176) dalam Geopolitics of Information menyatakan bahwa ancaman terhadap kemerdekaan pada akhir abad kedua puluh dari ilmu elektronika baru dapat menjadi lebih besar daripada kolonialisme itu sendiri.
Dalam bidang militer, penguasaan terus dilakukan oleh AS meskipun perang dingin telah berakhir. Tahun 2003, hanya dalam beberapa hari saja, mereka sanggup mengganti penguasa di Irak yang sebelumnya mereka menggulingkan rezim Taliban dengan relatif mudah. Tentara Amerika merajalela di berbagai Negara.
Terorisme negara adalah bentuk teror yang paling membahayakan di era global. Sebuah negara dengan kekuatan teknologi, ekonomi dan militernya yang mumpuni dapat mengancam kebebasan rakyatnya sendiri atau bahkan keberlangsungan perdamaian dan peradaban umat manusia.


Artikel ini telah diterbitkan Radar Lampung, Jumat, 6 Mei 2011
»»  READMORE...

TERORISME DAN KORUPSI


Oleh: Imam Mustofa
(Kader Kultural NU Lampung, Tinggal di Metro)

Terorisme dan korupsi adalah dua kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Keduanya merupakan musuh bersama semua bangsa, Negara dan agama di muka bumi. Keduanya mempunyai efek destruktif yang luar biasa.
Terorisme biasanya dilakukan dengan berbagai motif. Menurut Loudewijk F. Paulus (2000) terorisme mempunyai berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini antara lain, terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan. Sementara korupsi berkisar pada motif ambisi jabatan dan motif ekonomi.
Faktor yang melatarbelakangi dan menjadi pendorong kedua kejahatan tersebut juga berbeda. Aksi teror yang muncul diantaranya dipicu oleh faktor balas dendam, ketidakadilan hukum, trauma psikologis, faktor ideologis, solidaritas kelompok, pencarian identitas dan situasi lingkungan internasional. Sementara faktor yang mendorong munculnya korupsi antara lain karena lemahnya penegakan hukum, rendahnya moralitas dan mentalitas pejabat publik serta rusaknya kultur birokrasi.
Sementara mengenai daya rusak, terorisme dan korupsi sama-sama mempunyai daya rusak yang dahsyat. Terorisme dapat membawa korban jiwa dan harta serta kerusakan tempat-tempat hiburan, fasilitas-fasilitas umum, termasuk rumah ibadah dan kerusakan lainnya. Dan yang lebih mengerikan tidak jarang teorisme mengubur harapan dan masa depan keluarga korban yang ditinggalkan.
Efek destruktif dan daya rusak korupsi biasanya memang tidak akan terasa langsung, akan tetapi ia lebih mengerikan dibanding terorisme. Bukan hanya itu, korupsi membawa efek domino kerusakan yang luar biasa. Korupsi tidak saja mengakibatkan rusakanya perekonomian masyarakat dan negara, ia dapat mengakibatkan kerusakan moral, budaya, politik, birokrasi, sistem dan tatanan hukum serta merusak suprastruktur masyarakat dan infrastruktur negara. Kalau akasi terorisme dapat mengakibatkan korban jiwa secara langsung, korupsi mengakibatkan korban jiwa secara tidak langsung. Korupsi dapat membunuh cita-cita dan bahkan jiwa generasi bangsa secara halus dan perlahan.
Langkah solutif
Sebagai kejahatan luar biasa, penanggulangan terhadap terorisme dan korupsi juga harus menggunakan cara luar biasa. Untuk menanggulangi terorisme tidak cukup hanya memotong aksi ini dari tengah dengan mengedepankan prose hukum. Cara represif dengan pendekatan militeristik dengan penangkapan dan bahkan penembakan pelaku teror merupakan langkah memotong aksi teror dari tengah. Hal ini memang dapat meminimalisir aksi teror, namun tidak memutus dan mencabutnya dari akar yang menjadi faktor dan pemicu dan pemacunya. Terorisme selaksa gunung es di tengah lautan, aksi hanyalah yang tampak dari permukaan, adapun di bawah permukaan masih banyak permasalahan faktor, pemicu dan pemacu munculnya aksi teror di bumi Indonesia tercinta (Mustofa: 2010).
Penanggulangan terorisme harus berdasar pada "hasil diagnosa", yaitu harus melihat faktor yang melatarbelakanginya. Dengan melihat faktor yang menyangkut akar masalah munculnya terorisme maka dapat diambil langkah penanganan yang tepat. Sampai saat ini kesimpulan yang mendominasi mindset para peneliti dan pengkaji serta stakeholder pemicu utama aksi teror adalah faktor idelogi.
Mlihat faktor di atas, maka langkah yang harus ditempuh adalah melakukan pendekatan ideologis keagamaan. Dengan demikian, maka hal penting yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan terorisme adalah dengan melakukan deradikalisasi dan pendidikan antiterorisme. Pendekatan militeristik dan penegakan hukum terkait aksi terorisme harus terus dilakukan lebih tegas sementara pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan juga harus lebih intens dan dilakukan secara kontinyu.
Mengenai langkah solutif terhadap kejahatan korupsi sebenarnya sudah sering disampaikan melalui berbagai forum, baik dari skala kecil atau lokal sampai level internasional. Hanya saja disini penulis menekankan bahwa dalam rangka pemebrantasan korupsi, perlu mempertegas dan memperkeras perangkat hukumnya (legal framework). Sanksi terhadap pelaku korupsi harus diperberat.
Selain mempertegas perangkat hukum, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi mental birokrat, terutama di lembaga-lembaga penegak hukum. Reformasi dari mental transaktif menuju mental yang responsif. Mental transaktif tidak akan dapat menegakkan keadilan, karena ia berorientasi pada kepentingan diri atau kelompok. Reformasi mental ini untuk memperbaiki moralitas, meningkatkan integritas pejabat publik. Bukan hanya itu, perlu juga perbaikan kultur birokrasi menuju birokrasi yang jelas dan bersih (clear and clean beurocracy). Dengan langkah ini diharapkan akan dapat meminimalisir tindak kejahatan korupsi.
Terorisme dan korupsi menjadi musuh bersama (common enemy) umat manusia, oleh karena itu, semua komponen dan lapisan masyarakat harus ikut aktif berpartisipasi mencegah dan menanggulanginya. Bila peradaban manusia bebas dari kedua kejahatan kemanusiaan tersebut, maka akan tercipata global village yang aman, tenteram dan sejahtera.

Artikel ini telah diterbitkan Lampung Post, Kamis, 5 Mei 2011

»»  READMORE...

TERORISME DAN TOLERANSI ANTARPERADABAN


Oleh: Imam Mustofa
(Sekretaris P3M STAIN Jurai Siwo Metro)


Isu terorisme telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kecurigaan, ketegangan bahkan konflik antarperadaban. Peradaban Islam dan Barat yang merupakan dua peradaban besar dunia saat ini terjerembab dalam lubang konflik secara psikis dan bahkan fisik. Terorisme yang diasumsikan sebagian kalangan sebagai konflik antarperadaban ini seolah membenarkan tesis Samuel P Huntington tentang benturan peradaban (clash of civilization).
Umat muslim dan ajaran Islam telah menjadi korban atas munculnya isu terorisme. Terorisme yang menjadi isu sentral masyarakat dunia saat ini seolah di-setting dan diarahkan untuk mendeskriditkan umat Islam dan ajaran Islam. Padahal terorisme tidak selalu muncul dari umat Islam.
Kejadian terbaru yang menunjukkan fakta bahwa terorisme juga lahir dari hasrat ideologis Kristen adalah peledakan bom di gedung pemerintahan Norwegia di Oslo pada Jumat, 23 Juli 2011 lalu. Bukan hanya itu, tidak lama setelah ledakan bom tersebut terjadi pembantaian di pulau Utoya. Dua teror yang menewaskan sekitar 93 orang tersebut dilakukan oleh Anders Behring Breivik, seorang Kristen fundamentalis yang mengaku sebagai tentara perang Salib. Ia berkeyakinan bahwa teror tersebut demi menjalankan misi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen Eropa dari gelombang pengaruh Islam.
Terlepas dari kejadian di atas, pada dasarnya terorisme yang dituduhkan kepada umat Islam tidaklah muncul di ruang hampa. Ia hanya sebagai reaksi atas ketidakadilan global dan standar ganda Negara-negara Barat terhadap Negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Palestina, Afghanistan, Irak, Iran dan lainnya.
Setahun setelah tragedi runtuhnya World Trade Center, Perdana Menteri Canada saat itu menyatakan bahwa kerakusan dan arogansi dunia Barat merupakan faktor utama penyerangan para teroris terhadap Amerika Serikat. Secara terang-terangan ia berkata "You can not exercise your powers to the point of humiliation for the others (Engkau tak boleh menggunakan kekuasaanmu hingga mencapai titik penghinaan terhadap pihak lain)." (Alwi Shihab 2004:7).
Kekerasan struktural dan ketidak-adilan global yang merugikan umat Islam inilah yang menjadi pendorong lahirnya radikalisme. Dalam buku Islam: Continuity and Change in the Modern World, John Obert Voll (1982), menyebutkan bahwa gerakan militan Islam tercipta dari dominasi negara-negara maju terhadap negara taklukan.
Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang tidak mengenal batas-batas agama, ras, bangsa dan geografis. Isu terorisme ini telah menjadi ujian berat umat Islam dan nilai-nilai universal yang digaungkan oleh dunia Barat. Keharmonisan antarperadaban seolah lenyap pasca mencuatnya isu terorisme, khususnya pasca tragedi "Balck September" dan berganti dengan "perang dingin" antarperadaban.
Untuk merajut kembali serakan benang-benang persudaraan, menegakkan kembali puing-puing kesalingpercayaan, saling menghargai dan menghormati antara Islam dan Barat maka perlu dialog antarperadaban. Dialog antarperadaban dilakukan secara intens untuk mencari titik temu dan meluruskan kesalahpahaman (misunderstanding) dan kesalahan persepsi (misperception) antara kedua peradaban. Lebih dari itu, dialog antar peradaban untuk menemukan common platform untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif untuk membangun peradaban yang sejahtera berlandaskan keadilan.
Harus diakui hubungan antagonis Islam dan Barat bahkan konfrontatif setidaknya disebabkan tiga faktor utama, yaitu faktor ketidaktahuan, faktor historis dan faktor media massa (Alwi Shihab: 2011). Islam dan Barat hidup dalam kecurigaan karena antara satu dengan yang lain belum memahami secara komprehensif tentang epistemologi dan ajaran masing-masing. Dari perspektif historis, rekam sejarah kolonialisme Islam terhadap sebagian wilayah Kristen atau sebagian Eropa serta sejarah kolonialisme Barat-Eropa terhadap Negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim telah memicu konfrontasi Islam dan Barat. Selain itu, media massa yang memainkan opini publik secara tidak obyektif tanpa mendalami permasalah secara komprehensif juga berperan besar dalam menciptakan jurang ketidakharmonisan tersebut.
Meskipun secara umum pandangan kalangan Barat terhadap Islam dan umatnya tidak begitu bersahabat atau bahkan negatif, namun demikian ada kalangan yang masih mau memandang persoalan secara obyektif dan dengan kepala dingin. Ada sebagian tokoh dan intelektual Barat, seperti Karen Amstrong, John L Esposito, Noam Chomsky dan Robert W Hefner yang cukup memahami Islam. Begitu juga kalangan Islam moderat memahami pola pikir Barat, khusunya dalam politik internasional. Oleh karena itu, dialog dalam rangka menumbuhkembangkan toleransi antara peradaban menjadi suatu yang sangat urgen. Hal ini demi untuk saling memahami dan menerima kebudayaan satu sama lain, sehingga benturan peradaban yang dikemukakan oleh Huntington tidak menjadi kenyataan.
Bila komunkasi antara Islam dan Barat dapat dilakukan secara intens, maka akan ada sikap saling terbuka dan obyektif untuk menilai satu sama lain, dengan demikian akan menimbulkan sikap toleran antara satu dengan lainnya. Dialog antarperadaban harus mempunyai landasan kuat dalam rangka menciptakan toleransi antarperadaban demi untuk membangun peradaban manusia dan kesejahteraan yang berkeadilan. Karena keragaman adalah keniscayaan, dan manusialah yang harus mampu me-manage keragaman dan perbedaan tersebut agar dapat hidup berdampingan dalam suasana damai, aman dan tenteram.

Artikel ini telah diterbitkan Lampung Post, Rabu, 27 Juli 2011

»»  READMORE...

TEROR BOM BUNUH DIRI


Oleh: Imam Mustofa
(Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia)


Teror bom kembali terjadi di Indonesia. Pada Jumat 15 April 2011 yang lalu, Masjid Mapolresta Cirebon diguncang bom bunuh diri. Nampaknya para teoris sengaja mentarget polisi yang mereka anggap sebagai tentara thoghut yang menghalang-halangi dalam menebar teror yang dalam terminologi dan keyakinan mereka adalah jihad.
Polisi dianggap sebagai musuh karena terus memburu, menangkap, memproses dan mengeksekusi para teroris. Tindakan polisi dalam usaha menanggulangi terorisme setidaknya telah memperluas target para teroris dalam melakukan operasi. Semula hanya obyek-obyek vital yang "berbau Barat", atau person serta kelompok yang membiarkan atau bahkan mendukung kebijakan Negara-negara Barat yang mereka anggap sebagai musuh. Semangat mereka untuk melakukan "jihad terlarang" nampaknya begitu tinggi, mereka tidak peduli meskipun bom tersebut harus diledakkan di dalam masjid.
Bom bunuh diri membawa korban jiwa, korban material serta mencabik keamanan sebuah negara pada dasarnya tidak terkait dengan tujuan awal sang pelaku yaitu jihad. Meskipun para pelaku bermaksud membela saudara seiman mereka yang terjajah atau melakukan perlawanan terhadap penjajahan, akan tetapi ketika aksi tersebut dilakukan di daerah damai, bahkan di dalam rumah ibadah, maka akan menimbulkan suatu yang kontra produktif dengan semangat perlawanan tersebut, karena mengarah pada bentuk teror.
Dari berbagai sumber yang penulis telusuri, (diantaranya Nawaf Hayl al-Takrury: 1997 dan Yusuf al-Qaradhawi: 2010), ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menekankan bahwa aksi tersebut dapat dikategorokan sebagai jihad apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, bom bunuh yang bertujuan jihad ditujukan kepada musuh Islam atau orang kafir yang mendeklarasikan perang terhadap Islam kaum muslimin.
Kedua, bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah direbut dan dikuasai musuh. Bom bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan merebut wilayah tersebut. Ketiga, bom bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan agar bom bunuh diri benar-benar efektif dan mencapai sasaran membunuh musuh yang sedang menyerang dan tidak salah sasaran memakan korban rakyat sipil yang tidak terlibat perang.
Keempat, seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus meminta arahan komando dari panglima perang. Bom bunuh diri tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri dan harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Karena tanpa adanya komando dan perintah hanya akan menimbulkan efek destruktif. Kelima, pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Keenam, bom bunuh diri dilakukan dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai ridho Allah dan meneggakkan kalimat dan syariat-Nya dengan niat jihad.
Semua persyaratan di atas harus terpenuhi, apabila satu syarat pun ada yang tidak terpenuhi, maka bom bunuh diri dikategorikan sebagai teror yang diharamkan. Karena menimbulkan kemadharotan atau kerusakan yang dilarang Islam.
Apa pun alasan yang digunakan, bom bunuh diri yang dilakukan di di wilayah atau negara damai, maka secara hukum Islam tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Meskipun yang menjadi sasaran aksi tersebut adalah warga Negara yang sedang menjajah Negara Islam atau berpenduduk muslim. Karena Islam melindungi hidup dan kehidupan manusia secara mutlak. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menegakkan mashlahat atau kemaslahatan dan meninggalkan kemadhataran atau hal-hal yang membahayakan.
Berangkat dari konsep mashlahat di atas, dengan kewajiban menjaga agama jiwa, akal keturunan dan harta maka aksi bom bunuh diri tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan konsep mashlahat yang menjadi tujuan agama atau syariat Islam. Larangan membunuh sudah sangat jelas diterangkan oleh Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 32.
Pehaman agama secara sempit, penafsiran teks agama secara atomistik, ahistoris tanpa komparasi dengan teks lain (baik ayat maupun sunnah) serta tanpa mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat akan menimbulkan aksi yang kontraproduktif dengan tujuan agama. Oleh sebab itu, dalam upaya penunggalan aksi terorisme, berbagai pendekatan harus ditempuh, menggali motif dan faktor penyebabnya. Penanggulangan terorisme harus menyentuh akar masalah yang sesungguhnya menggali faktor-faktor yang melatarbelakanginya, faktor ideologi atau agama, faktor politik, ekonomi dan faktor-faktor lain.
Selain itu, pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait, khususnya kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi Islam yang moderat, seperti NU dan Muhammadiyah. Bila langkah ini dilakukan secara intens dan kontinyu tidak hanya bersifat sporadis dan reaktif nisacaya akan dapat berperan secara signifikan dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia.



Artikel ini telah diterbitkan Lampung Post, Selasa, 19 April 2011

»»  READMORE...